PajakOnline.com—PPN atas hadiah adalah pajak yang dikenakan pada pemberian yang diberikan tanpa imbalan pembayaran atau pemberian cuma-cuma, baik berupa barang yang diproduksi sendiri ataupun barang bukan produksi sendiri, termasuk pemberian contoh barang yang digunakan sebagai bagian dari promosi kepada pembeli atau relasi.
Selain itu, PPN atas hadiah termasuk pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh pihak yang menerima apabila memang berhubungan dengan kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara usaha. Maka pada pemberian ini harus diterbitkan faktur pajak layaknya Barang Kena Pajak (BKP) lainnya.
Pemberlakuan PPN atas hadiah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya:
- Pasal 1A ayat 1D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.
- Pasal 4A dan 4C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.03/2002.
- KEP – 87/PJ/2002.
- SE-04/PJ.51/2002.
Berikut ini, Tata Cara Pemberlakuan PPN atas Hadiah:
- PPN atas hadiah dibedakan dengan peruntukan kepada relasi/rekanan PKP, kepada pihak lain yang bukan relasi dalam rangka promosi, dan kepada korban bencana alam.
- Tarif PPN atas hadiah yang dikenakan adalah 10% dari harga jual/penggantian setelah dikurangi laba kotor (berdasarkan KMK/567/04/2000).
- PPN yang tercantum dalam faktur pajak merupakan pajak keluaran yang harus dipungut dan dibayar sendiri oleh PKP yang memberikan.
- Pajak keluaran yang telah disetor merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan bagi penerima BKP/JKP selama memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Pajak masukan yang dibayar oleh PKP atas penggunaan BKP/JKP dalam pemberian cuma-cuma dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Dasar pengenaan pajak dalam pemberian cuma-Cuma ini menggunakan Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain yaitu harga jual/ penggantian setelah dikurangi laba kotor seperti yang tercantum dalam PMK 121/PMK.03/2015.
- Kode faktur untuk pembayaran PPN atas hadiah menggunakan kode 04.
Jika jenis hadiah yang didapatkan berupa bonus/hadiah/insentif dalam bentuk uang tunai secara transparan dan jumlah yang signifikan, maka pemberian hadiah ini tidak dikenakan PPN atas hadiah.
Sebab uang tunai bukan merupakan barang kena pajak. Wajib pajak harus melakukan pelaporan PPh 21 untuk wajib pajak pribadi, dan PPh 23 untuk wajib pajak badan berdasarkan SE-12/PJ.43/2003 tentang intensifikasi kewajiban pemotong PPH dan PPN dalam rangka meningkatkan potensi perpajakan. (Kelly Pabelasary)
