BREAKING TAX UPDATE
πŸ“Œ news.pajakonline.com: DJP Terbitkan Petunjuk Teknis Migrasi Sistem Coretax untuk Wajib Pajak Badan 2025βš–οΈ Pengadilan Pajak: Tren Putusan Sengketa Koreksi Fiskal dan Biaya Promosi Tahun BerjalanπŸ“Š Transfer Pricing: Batas Waktu Penyusunan Local File & Master File Berdasarkan PMK 172/2023πŸ’Ό PPh 21 TER: Panduan Ekualisasi Pemotongan Masa Pajak Terakhir (Desember) Sesuai PP 58/2023🏒 Kantor Pusat: Kunjungi Tim Partner Kami di Soho Pancoran, Tower Splendor, Lt. 27, Unit S2716, Jakarta SelatanπŸ“Œ news.pajakonline.com: DJP Terbitkan Petunjuk Teknis Migrasi Sistem Coretax untuk Wajib Pajak Badan 2025βš–οΈ Pengadilan Pajak: Tren Putusan Sengketa Koreksi Fiskal dan Biaya Promosi Tahun BerjalanπŸ“Š Transfer Pricing: Batas Waktu Penyusunan Local File & Master File Berdasarkan PMK 172/2023πŸ’Ό PPh 21 TER: Panduan Ekualisasi Pemotongan Masa Pajak Terakhir (Desember) Sesuai PP 58/2023🏒 Kantor Pusat: Kunjungi Tim Partner Kami di Soho Pancoran, Tower Splendor, Lt. 27, Unit S2716, Jakarta Selatan
PajakOnline
BerandaBerita PajakLayananTrust CenterSimulasi PajakRekam JejakHubungi KamiKebijakan Privasi

Halo, saya Paola.
Tanyakan pajak Indonesia.Dapat jawaban dalam detik.

Asisten regulasi berdasarkan ketentuan DJP yang dipublikasikan β€” Coretax, SP2DK, PPh 21 TER, Transfer Pricing, PPN, dan insentif fiskal. Untuk pertanyaan umum. Jangan kirim dokumen klien di chat. Unggah resmi belum dibuka.

Gratis Β· Privat Β· Tidak perlu daftar Β· Jawaban mengacu aturan DJP

Atau langsung tanyakan ini:

Data Pajak Anda Bersifat Rahasia. PAOLA tidak meminta dokumen kasus melalui WhatsApp atau email pribadi. Unggah hanya melalui akun member di aplikasi, dengan persetujuan bertingkat, mode privasi, dan retensi yang dapat Anda kelola.

PAOLA memberi Anda kendali atas siapa yang menggunakan data, untuk tujuan apa, dan sampai kapan data tersebut disimpan.

Free membership merupakan program peluncuran PAOLA untuk memperkenalkan pengalaman layanan perpajakan digital. PAOLA tidak membiayai layanan gratis dengan menjual data pribadi member.

PAOLA Data Protection Promise

Dokumen Anda Tetap Milik Anda

PAOLA memberi Anda kendali atas siapa yang menggunakan data, untuk tujuan apa, dan sampai kapan data tersebut disimpan.

Kampanye unggah massal belum dibuka. Member dapat mengunggah SP2DK hanya setelah masuk ke akun, melalui aplikasi β€” bukan WhatsApp, email pribadi, atau kanal informal.

  • β€’Digunakan hanya untuk memberikan layanan yang Anda minta.
  • β€’Tidak dijual atau digunakan untuk kepentingan pemasaran pihak lain.
  • β€’Analisis atas dokumen unggahan belum diaktifkan; klaim no-training akan ditampilkan setelah perjanjian vendor AI memadai.
  • β€’Hanya dapat diakses oleh sistem dan tenaga profesional yang ditugaskan β€” setelah unggah resmi dibuka.
  • β€’Akan disimpan secara terenkripsi ketika unggah resmi dibuka.
  • β€’Dapat Anda hapus sesuai kebijakan penyimpanan PAOLA β€” setelah unggah dan akun tersedia.
  • β€’Tidak disampaikan kepada DJP atau pihak lain tanpa instruksi Anda, kecuali diwajibkan oleh hukum.
BERITA TERBARU NEWS.PAJAKONLINE.COM

Wawasan & Berita Kebijakan Pajak Terkini

Liputan analitis independen, bedah regulasi Kementerian Keuangan & DJP, serta yurisprudensi Pengadilan Pajak oleh dewan redaksi PajakOnline.

Beritapajakonline.com

Pengadilan Pajak Tetap Layani Wajib Pajak, Penyelesaian Sengketa Dipacu 11 Hari

Jakarta, PajakOnline β€” Aktivitas pelayanan dan penyelesaian sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak terus berjalan. Hingga Jumat, 11 September 2026, Sekretariat Pengadilan Pajak masih menerbitkan daftar antrean pelayanan loket secara berkala, sementara proses penanganan perkara, putusan, banding, gugatan, hingga permohonan peninjauan kembali tetap berlangsung. Dalam informasi terbaru yang dipublikasikan Sekretariat Pengadilan Pajak, daftar antrean pelayanan untuk […]

11 Sep 2026, 21.14 WIB
Belajar Pajakpajakonline.com

SP2DK Bukan Surat Denda, DJP Jelaskan Apa yang Harus Dilakukan Wajib Pajak

Jakarta, PajakOnline β€” Menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari kantor pajak tidak otomatis berarti wajib pajak sedang dikenai denda atau telah dinyatakan melakukan pelanggaran perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan, SP2DK merupakan instrumen pengawasan untuk meminta penjelasan dan klarifikasi kepada wajib pajak atas data dan/atau informasi perpajakan yang dimiliki otoritas pajak. […]

11 Sep 2026, 16.10 WIB
Beritapajakonline.com

Kurs Pajak 9–15 September 2026 Berlaku, Rupiah Menguat terhadap Mayoritas Mata Uang

Jakarta, PajakOnline β€” Pemerintah menetapkan kurs pajak untuk periode 9–15 September 2026. Ketentuan tersebut mulai berlaku sejak Rabu, 9 September 2026 dan menjadi acuan dalam penghitungan sejumlah kewajiban perpajakan dan kepabeanan yang menggunakan valuta asing. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 42/MK/EF.2/2026 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan […]

11 Sep 2026, 16.05 WIB
Beritapajakonline.com

Lima Jurnalis Hilang Saat Liput Erupsi Anak Krakatau, Pencarian Diperluas hingga Selat Sunda

Banten, PajakOnline β€” Memasuki hari keempat, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten bersama Tim SAR Gabungan melanjutkan Operasi SAR untuk mencari delapan orang yang masih dalam pencarian setelah speedboat yang ditumpangi dilaporkan hilang kontak di Perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pada Operasi SAR H.4, area pencarian diperluas menjadi empat sektor utama dan satu sektor khusus […]

11 Sep 2026, 16.00 WIB
Beritapajakonline.com

DJP Perkuat Penagihan Pajak, Gandeng 30 Bank untuk Percepat Blokir hingga Pemindahbukuan Rekening

Jakarta, PajakOnline β€” Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkuat strategi penagihan aktif terhadap wajib pajak yang masih memiliki utang pajak. Salah satu langkah terbaru dilakukan Kanwil DJP Jakarta Selatan II dengan mempererat koordinasi bersama industri perbankan untuk mempercepat pelaksanaan pemblokiran rekening, penyitaan hingga pemindahbukuan harta wajib pajak sesuai ketentuan. Penguatan koordinasi tersebut dilakukan melalui forum komunikasi […]

11 Sep 2026, 15.55 WIB
Beritapajakonline.com

Strategi Penerimaan Pajak 2027, DJP Targetkan AI dan Aset Kripto

Jakarta, PajakOnline β€” Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyiapkan delapan kebijakan strategis untuk memperkuat penerimaan dan penegakan hukum perpajakan pada 2027. Teknologi artificial intelligence (AI), pertukaran informasi aset kripto lintas negara, pengawasan ekonomi digital hingga penagihan tunggakan pajak secara global masuk dalam agenda otoritas pajak. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan delapan agenda tersebut dalam Rapat […]

11 Sep 2026, 15.50 WIB
πŸ“°

Portal berita news.pajakonline.com

Ingin membaca ribuan artikel dan analisis mendalam lainnya?

Liputan DJP, Coretax, sengketa, dan kebijakan fiskal setiap hari.

Buka news.pajakonline.com

Kurs Pajak

09 September 2026 - 15 September 2026

KMK Nomor 42/MK/EF.2/2026

USD17.714,00-8,00
AUD12.713,0510,10
CAD12.794,5912,57
DKK2.750,70-10,16
HKD2.259,29-1,52
MYR4.379,91-15,54
NZD10.424,10-118,63
NOK1.900,832,37
GBP23.947,02-156,36
SGD13.949,6911,75
SEK1.847,57-13,60
CHF21.867,02-160,64
JPY11.201,2184,99
MMK8,42-0,01
INR186,821,30
KWD57.292,11-109,98
PKR63,80-0,02
PHP283,13-3,43
SAR4.717,41-2,44
LKR54,000,04
THB534,60-5,74
BND13.946,308,92
EUR20.561,59-75,87
CNY2.637,251,09
KRW13,010,19
Sumber resmi β†—

Tarif Bunga

01 September 2026 - 30 September 2026

KMK Nomor 40/MK/EF.2/2026

Bunga penagihan (Ps. 19)0,60% / bln
Bunga kurang bayar (Ps. 8/9/14)1,02% / bln
Imbalan bunga / restitusi0,60% / bln

KMK Tarif Bunga, Kemenkeu Fiskal.

Sumber resmi β†—

Cari Kantor Pajak

Unit kerja DJP Β· 691 kantor

PajakOnline Konsultasi Pajak Senior
πŸ›οΈ

Integritas & Kerahasiaan Klien

Seluruh dokumen pembukuan dan data keuangan dilindungi Non-Disclosure Agreement (NDA) dan kode etik profesi. Unggah dokumen lewat aplikasi belum dibuka; jangan kirim berkas kasus melalui WhatsApp.

MENGAPA MEMILIH KAMI

Pengalaman Puluhan Tahun Mengawal Pajak Korporasi & Pengusaha Indonesia

Didirikan oleh para mantan pemeriksa dan auditor Direktorat Jenderal Pajak bersama praktisi hukum pajak berpengalaman, PajakOnline telah mendampingi ribuan korporasi melewati berbagai fase sejarah perpajakan Indonesia: mulai dari Reformasi Pajak, Sunset Policy 2008, Tax Amnesty 2016, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) 2022, hingga implementasi UU HPP dan Coretax DJP.

βœ“

Legalitas & Akreditasi Resmi

Konsultan Pajak berizin Kementerian Keuangan, sertifikasi Brevet B & C, anggota IKPI, serta Kuasa Hukum Pengadilan Pajak berlisensi MA.

πŸ›‘οΈ

Strategi Preventif (Zero Penalty)

Ekualisasi fiskal berkala antara PPN, PPh Potput, dan SPT Badan untuk mencegah terbitnya SP2DK dan temuan pemeriksaan mendadak.

βš–οΈ

Kemampuan Litigasi Tangguh

Tingkat kemenangan 98.4% di Pengadilan Pajak dalam pembatalan koreksi SKPKB peredaran usaha, royalti, dan transfer pricing.

πŸ€–

Kolaborasi AI + Senior Partner

Analisis teknologi PAOLA. Telaah profesional oleh PajakOnline Consulting, hanya jika Anda memintanya. Unggah dokumen klien belum dibuka.

LAYANAN UTAMA

Solusi Komprehensif Pajak Badan & Bisnis

Dari kepatuhan operasional harian hingga penanganan sengketa peradilan tingkat tinggi, tim kami memastikan bisnis Anda patuh secara aman dan efisien secara legal.

πŸ“‘

Kepatuhan & Pelaporan Pajak Rutin (Tax Compliance)

Pengelolaan menyeluruh SPT Masa PPh 21/26, 22, 23/26, PPh Final 4(2), PPN 1111, dan SPT Tahunan PPh Badan 1771. Termasuk rekonsiliasi fiskal dan ekualisasi laporan keuangan komersial.

  • βœ“ Ekualisasi Omzet SPT vs PPN
  • βœ“ Manajemen e-Bupot Unifikasi
  • βœ“ Pengawasan Risiko Denda Keterlambatan
πŸ›‘οΈ

Pendampingan Pemeriksaan & SP2DK (Tax Audit Defense)

Menghadapi surat permintaan klarifikasi SP2DK, pendampingan saat tim pemeriksa KPP turun ke lapangan, audit closing conference, hingga penyusunan sanggahan daftar temuan sementara (SPHP).

  • βœ“ Tanggapan SP2DK Akurat dalam 14 Hari
  • βœ“ Pendampingan Closing Conference Pemeriksaan
  • βœ“ Mitigasi Pemeriksaan Bukti Permulaan
βš–οΈ

Litigasi Pengadilan Pajak (Tax Court & Disputes)

Didampingi Kuasa Hukum Pengadilan Pajak resmi berlisensi. Mengajukan Surat Keberatan ke Kanwil DJP, Surat Permohonan Banding dan Gugatan di Pengadilan Pajak, serta Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung.

  • βœ“ Penyusunan Memori Banding & Gugatan
  • βœ“ Pendampingan Sidang Majelis Hakim
  • βœ“ Uji Bukti Dokumen & Yurisprudensi Sah
πŸ“Š

Dokumentasi Transfer Pricing (TP Doc Sesuai PMK 172/2023)

Penyusunan Master File, Local File, dan Country-by-Country Report (CbCR). Analisis Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) dengan akses database komparabel komersial global.

  • βœ“ Benchmarking Database Global (TP Catalyst)
  • βœ“ Evaluasi Transaksi Royalti & Jasa Manajemen
  • βœ“ Advance Pricing Agreement (APA) Advisory
πŸ’‘

Perencanaan Pajak & Restrukturisasi (Tax Planning & M&A)

Optimalisasi struktur beban pajak bisnis secara legal tanpa melanggar batasan penghindaran pajak (tax avoidance). Tax due diligence untuk transaksi merger, akuisisi, dan pembentukan holding company.

  • βœ“ Restrukturisasi Saham & Aset Perusahaan
  • βœ“ Pemanfaatan Insentif Tax Holiday & Super Deduction
  • βœ“ Tax Due Diligence Transaksi M&A
🌐

Pajak Internasional & Ekspatriat (International Taxation)

Aplikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B/Tax Treaty), administrasi Surat Keterangan Domisili (Form DGT), perpajakan BUT (Permanent Establishment), dan pemotongan PPh 21/26 tenaga kerja ekspatriat.

  • βœ“ Pemanfaatan Tarif Efektif Tax Treaty
  • βœ“ Verifikasi & Penerbitan Form DGT
  • βœ“ Kepatuhan Worldwide Income Ekspatriat
TOOLS INTERAKTIF

Kalkulator Simulasi Pajak Interaktif

Simulasikan estimasi pajak penghasilan perusahaan Anda atau potongan PPh 21 TER karyawan berdasarkan formula regulasi sah DJP.

Rp

Omzet menentukan hak fasilitas pengurangan tarif 50% Pasal 31E (≀ Rp 50 Miliar).

Rp

Laba komersial setelah koreksi fiskal positif & negatif.

Estimasi Beban PPh Terutang
RpΒ 264.000.000
Tarif Efektif Terhitung
17.6%
Penghematan Fasilitas Ps 31E
RpΒ 66.000.000

Mendapatkan fasilitas Pasal 31E secara proporsional atas PKP sebesar RpΒ 600.000.000 (tarif 11%), dan sisanya dikenakan tarif umum 22%.

REKAM JEJAK (DISAMARKAN)

Pola kerja, tanpa membocorkan identitas klien

Testimoni memakai format jabatan + kota. Tidak ada nama perusahaan, nomor SP2DK, nominal pajak, nama AR/KPP, atau cuplikan dokumen.
TRANSFER PRICINGDISAMARKAN

β€œKami dibantu memetakan argumentasi substance dan benefit test sebelum sidang.”

β€” Direktur keuangan, perusahaan manufaktur, Jawa Barat

Pola kasus: sengketa kewajaran biaya intra-grup. Pendampingan berfokus pada kertas kerja dan yurisprudensi, bukan pada publikasi identitas Wajib Pajak.

Identitas dan nilai sengketa tidak dipublikasikan.
SP2DKDISAMARKAN

β€œPAOLA membantu kami memetakan tujuh poin dalam SP2DK dan menyiapkan dokumen pendukung secara sistematis.”

β€” Direktur perusahaan perdagangan, Jakarta

Pola kasus: klarifikasi ekualisasi omzet. Unggah dokumen resmi PAOLA belum dibuka; pendampingan saat ini melalui konsultasi terjadwal, bukan WhatsApp berisi lampiran surat.

Nomor surat dan instansi tidak dicantumkan.
RESTRUKTURISASIDISAMARKAN

β€œStruktur holding dibahas secara legal tanpa kami harus mempublikasikan rincian transaksi.”

β€” Pengelola family office, Indonesia

Pola kasus: penataan kepemilikan dalam negeri. Rincian anak perusahaan dan nilai efisiensi tidak ditampilkan di situs.

Tidak ada screenshot atau nominal.
Kemitraan jangka panjang

Pendampingan lintas industri, tanpa memamerkan identitas klien

Statistik kasus, waktu penyelesaian, dan tingkat kepuasan akan dipublikasikan secara agregat setelah unggah resmi berjalan dan ambang anonimitas terpenuhi.

MANUFACTURINGENERGY & MININGBANKING & FINTECHHEALTHCARELOGISTICS & SUPPLY
BUKTI PUBLIK (AGREGAT)

Statistik anonim, bukan identitas klien

Angka hanya ditampilkan jika sudah memenuhi ambang 10 kasus teranalisis. Tidak dipecah menurut kota, sektor, nominal, KPP, atau nomor surat.

Statistik belum dipublikasikan (0 dari 10 kasus teranalisis). Ambang ini mencegah identifikasi dari angka kecil.
Free membership merupakan program peluncuran PAOLA untuk memperkenalkan pengalaman layanan perpajakan digital. PAOLA tidak membiayai layanan gratis dengan menjual data pribadi member.

Pentest dan sertifikasi: lihat Trust Center. Tidak ada lencana ISO sebelum sertifikat sah.

DEWAN AHLI & PARTNER

Dipimpin Praktisi Senior & Penasihat Hukum Berizin

Kombinasi pengalaman puluhan tahun di Direktorat Jenderal Pajak dengan integritas advokasi peradilan pajak.

HK

Drs. Hendra Kusuma, BKP., SH., MH.

Managing Partner

28 tahun pengalaman. Mantan Auditor DJP, Konsultan Pajak Brevet C, Kuasa Hukum Pengadilan Pajak & Anggota IKPI.

Keahlian: Litigasi Sengketa & Pemeriksaan
RW

Ratna Wardhani, SE., Ak., CA., BKP.

Senior Partner TP & Int'l Tax

22 tahun pengalaman. Ex-Big 4 Tax Senior Manager, pakar Transfer Pricing Documentation & Tax Treaty P3B.

Keahlian: Transfer Pricing & M&A
BW

Ir. Bambang Wicaksono, MM., BKP.

Senior Advisor Litigasi

25 tahun pengalaman. Mantan Pejabat Fungsional Pemeriksa DJP, spesialis rekonsiliasi SP2DK & ekualisasi PPh/PPN.

Keahlian: SP2DK, Bukper, & Kepatuhan
AI 24/7
Paola Tax Consultant

Paola

AI Senior Tax Advisor

Asisten regulasi PajakOnline untuk pertanyaan umum. Analisis atas dokumen unggahan belum diaktifkan. Jangan kirim SP2DK atau NPWP melalui chat.

TANYA JAWAB UMUM

Pertanyaan Kerap Diajukan Seputar Layanan Pajak

Kapan perusahaan wajib menyusun Dokumen Transfer Pricing (TP Doc)?
Berdasarkan PMK 172/2023, Wajib Pajak wajib membuat TP Doc (Local File dan Master File) bila peredaran bruto tahun pajak sebelumnya melebihi Rp 50 Miliar, atau nilai transaksi barang berwujud dengan afiliasi melebihi Rp 20 Miliar, atau transaksi jasa/royalti/bunga afiliasi melebihi Rp 5 Miliar. TP Doc wajib tersedia paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
Bagaimana strategi menghadapi surat SP2DK dari KPP agar tidak naik ke Pemeriksaan?
Wajib Pajak memiliki tenggat 14 hari kerja untuk merespons SP2DK. Kuncinya adalah menyiapkan matriks ekualisasi data keuangan yang akurat, menyusun surat penjelasan formal dengan rujukan aturan yang tepat, dan didampingi konsultan pajak saat audiensi klarifikasi dengan Account Representative (AR). Penjelasan yang runtut dan bukti sah akan membuat KPP menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Pelaksanaan Permintaan Penjelasan (SP3) dengan status selesai.
Apa dampak implementasi Coretax DJP bagi Wajib Pajak Badan?
Sistem Coretax mengintegrasikan pelaporan, e-Faktur, e-Bupot, dan pembayaran dalam satu akun terpusat dengan validasi NIK/NPWP 16 digit. Sistem ini dilengkapi mesin analitik data otomatis yang mendeteksi ketidaksesuaian laporan secara instan. Perusahaan wajib melakukan sinkronisasi database ERP dan rekonsiliasi berkala sebelum pelaporan SPT.
Apakah PajakOnline memiliki izin resmi beracara di Pengadilan Pajak?
Ya, tim Partner kami memegang Izin Kuasa Hukum Pengadilan Pajak resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Pengadilan Pajak. Kami berhak secara legal mendampingi dan mewakili Wajib Pajak dalam setiap persidangan Banding maupun Gugatan.
Bagaimana jaminan kerahasiaan data pembukuan dan keuangan perusahaan kami?
Kerahasiaan data adalah pilar tertinggi kami. Setiap penugasan diawali dengan penandatanganan Perjanjian Kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement/NDA) berkekuatan hukum. Seluruh dokumen digital disimpan dalam server terenkripsi dengan protokol akses terbatas sesuai Kode Etik Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).
🏒 KANTOR PUSAT KAMI

Soho Pancoran, Jakarta Selatan

Berada di kompleks bisnis dan komersial prestisius di jantung koridor MT. Haryono, memudahkan klien korporasi dari seluruh penjuru Jabodetabek untuk berdiskusi tatap muka secara nyaman dan privat.

Soho Pancoran Jakarta Selatan Gedung Kantor PajakOnline
Soho Pancoran - Splendor Tower Lt. 27, Unit S2716
πŸ“
Alamat Kantor:Soho Pancoran, Tower Splendor, Lantai 27, Unit S2716
Jl. MT. Haryono No.2, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12810
πŸš† Akses Transportasi:2 Menit dari LRT Pancoran
5 Menit dari GT Tol Tebet
⏰ Jam Operasional:Senin - Jumat: 08.30 - 17.30 WIB
Sabtu: Khusus Janji Temu
JADWALKAN DISKUSI RESMI

Konsultasi Bebas Risiko dengan Partner

Kirimkan rincian kebutuhan Anda tanpa lampiran dokumen. Tim kami akan menghubungi Anda dalam 1x24 jam kerja. Unggah SP2DK resmi belum dibuka.

Jangan lampirkan SP2DK, NPWP, atau rekening. WhatsApp hanya untuk janji temu. Trust Center.