PajakOnline.com—Kebijakan untuk meneruskan insentif pajak pada tahun 2022 akan fokus untuk mendorong realisasi investasi di Indonesia.
Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Neilmaldrin Noor, insentif pajak masih menjadi bagian dari kebijakan fiskal pada tahun depan. Namun, pemerintah lebih selektif dalam memberikan fasilitas fiskal yang diarahkan untuk berkontribusi meningkatkan investasi.
"Insentif pajak yang diberikan untuk mendukung dan menghasilkan investasi berkualitas," kata Neil.
Neil mengatakan, pandemi masih menjadi faktor yang diperhitungkan dalam memberikan insentif kepada wajib pajak. Oleh karena itu, pemberian insentif akan disesuaikan dengan dinamika pandemi Covid-19 di Indonesia.
Pemerintah akan melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan insentif pajak yang menyesuaikan dengan kondisi pandemi.
"Pemberian insentif akan menyesuaikan dengan faktor ketidakpastian akibat pandemi sehingga akan terus dievaluasi dan diperbaiki," kata Neil.
Dalam pemberitaan media ini sebelumnya, realisasi insentif untuk kalangan dunia usaha hingga 22 Oktober telah mencapai Rp60,73 triliun atau setara 96,7% dari pagu anggaran Rp62,83 triliun. Pemanfaatan insentif tersebut masih terbagi untuk mendukung pemulihan dunia usaha dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Insentif yang diberikan untuk mendukung pemulihan dunia usaha meliputi pembebasan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 impor, bea masuk DTP, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat, penurunan tarif PPh badan, PPh final UMKM DTP, serta PPN sewa toko DTP.
Realisasi insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor tercatat Rp17,31 triliun yang dimanfaatkan 9.490 wajib pajak. Sedangkan pada pengurangan angsuran PPh Pasal 21, realisasinya Rp24,42 triliun dan dimanfaatkan 57.529 wajib pajak.
