PajakOnline.com—Kementerian Keuangan menyelenggarakan puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2022 dengan mengangkat tema “Integritas Tangguh, Pulih Bertumbuh”. Tema ini sejalan dengan tema Hakordia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu “Indonesia Pulih Bersatu Berantas Korupsi”. Acara ini diselenggarakan secara hybrid pada Selasa (13/12/2022) dan dihadiri para pejabat/pegawai di lingkungan Kemenkeu, pejabat/pegawai di Pemerintahan, serta masyarakat umum.
Kemenkeu sebagai pengelola keuangan negara selalu berupaya memastikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Instrumen APBN telah didesain agar dapat optimis sehubungan dengan pemulihan ekonomi yang semakin membaik, namun harus tetap waspada dikarenakan adanya disrupsi global dan kondisi geopolitik.
Oleh karena itu, pengawasan bersama terhadap keuangan negara, mulai dari aparat pengawas internal, eksternal, dan aparat penegak hukum, menjadi sesuatu yang sangat penting demi menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional.
Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa korupsi merupakan suatu penyakit yang harus terus menerus dilawan oleh semua pihak. Dalam melawan korupsi, institusi yang kuat harus terbangun dan memiliki control check and balance. “Karena absolute power corrupt absolutely. Semakin tinggi kewenangan kita, semakin besar kewajiban kita untuk menjaga dan mengelolanya,” ujar Menkeu.
Menkeu juga menegaskan bahwa Kemenkeu tidak boleh membiarkan institusi menghadapi dan membiarkan penyakit korupsi menjadi struktural dan fundamental. Seluruh unit di Kemenkeu memiliki kewajiban, tidak hanya mengidentifikasikan masalah tata kelola, namun juga melakukan koreksi dengan segera.
“Karena itu dalam peringatan hari antikorupsi tidak hanya penekanannya pada jargon antikorupsi, tapi merupakan suatu jawaban yang efektif dan real bagaimana mengelola Indonesia untuk terus maju dan memberantas penyakit yang sangat fatal yaitu korupsi, bagaimana kita menjaga integritas, dan terus bertumbuh. Tidak hanya sekadar pulih, tapi terus bertumbuh,” tambah Menkeu
Peringatan Hakordia diselenggarakan dalam format speech series dengan menghadirkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Inspektur Utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) I Nyoman Wara, dan Direktur Upaya Hukum Luar Biasa Eksekusi dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Undang Mugopal. Speech series para pimpinan tinggi instansi dan lembaga ini sebagai wujud komitmen dalam menjalankan amanat negara secara bertanggung jawab, dan wujud strategi pencegahan korupsi dan penindakan atas pelanggaran.
Wakil Ketua KPK menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi bukan persoalan KPK saja. “Ini urusan dan persoalan kita bersama. Lewat Hakordia semoga kita bisa merefleksikan diri kita masing-masing, apa yang sudah kita kerjakan dan kita lakukan di tempat kita bekerja,” ujarnya.
Senada dengan Wakil Ketua KPK, Inspektur Utama BPK juga menegaskan bahwa BPK turut berperan membantu pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, melalui pencegahan berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan negara. BPK juga mendorong sinergi dan kolaborasi dengan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berkelanjutan, untuk meningkatkan efektivitas efisiensi tugas dan fungsi kedua belah pihak tanpa mengganggu independensi masing-masing.
Peran kejaksaan tidak hanya pada hukum semata, tapi juga melalui perubahan paradigma penanganan korupsi berupa tindakan preventif dan represif. "Melalui peringatan Hakordia ini, kami mengajak kembali agar kita bersama-sama menyatukan tekad dan semangat memberantas korupsi dari kemaslahatan masyarakat, demi kemaslahatan masyatakat, bangsa, dan negara,” ujar Direktur Upaya Hukum Luar Biasa Eksekusi dan Eksaminasi pada Jampidsus.
Pada acara hari ini, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga melakukan pengukuhan pengurus Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas (Paksi-API) Kemenkeu dan unit kerja berpredikat WBK/WBBM di lingkungan Kemenkeu. Paksi-API beranggotakan 412 Paksi dari seluruh unit Eselon I Kemenkeu dan 3 orang API dengan sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi (LSP KPK).
Predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan gerbang awal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Sejak tahun ini, Kemenkeu diberikan kewenangan melaksanakan evaluasi ZI WBK/WBBM secara mandiri melalui berbagai tahapan yang panjang dan berjenjang termasuk berkolaborasi dengan Kementerian PAN-RB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman RI. Pada kesempatan ini, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengukuhkan 269 unit kerja berpredikat WBK/WBBM.
Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh dalam laporan penyelenggaraannya menyampaikan bahwa seluruh Unit Eselon I, LNSW, BLU, dan SMV, baik di pusat maupun di tingkat unit vertikal turut berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan Hakordia tahun 2022.
Berbagai kegiatan telah diselenggarakan dalam bentuk Road to Hakordia 2022 diantaranya berupa 16 webinar/sharing session dengan berbagai tema terkait integritas. Berbagai variasi kegiatan juga dilakukan untuk menyasar berbagai kalangan, mulai dari lelang gratifikasi, edukasi antikorupsi untuk pelajar, 5 lomba bertema integritas, serta kampanye antikorupsi komunitas sepeda. Acara Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia ini merupakan sarana dan media untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas dalam pengelolaan keuangan negara. “Semoga kita selalu diingatkan untuk terus menjaga integritas dalam mengelola keuangan negara yang lebih baik, modern, profesional, dan berkualitas,” harapnya.
Puncak Peringatan Hakordia Kemenkeu Tahun 2022 ini sebagai momentum sinergi dan kolaborasi yang bertujuan untuk meningkatkan integritas dan memperkuat budaya antikorupsi sehingga akan tercipta kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan kerja sama antarinstansi dan lembaga, khususnya dalam menjaga kinerja dan semangat integritas yang semakin kuat, diharapkan pengelolaan keuangan negara pun lebih optimal.
