Berita Pajak
10.292 artikel
Ketua Dewan Pembina Tax Payer Community Arfan: Kepercayaan Masyarakat Menentukan Keberhasilan Reformasi Perpajakan
8 Agu 2026, 06.05 WIB
Jakarta, PajakOnline – Ketua Dewan Pembina Tax Payer Community Arfan mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat budaya kepatuhan pajak sebagai fondasi pembangunan nasional. Setiap uang pajak yang dibayarkan wajib pajak menjadi sumber pembiayaan berbagai sektor strategis, mulai dar
Abdul Koni: Uang Pajak Harus Berkah
8 Agu 2026, 05.55 WIB
Oleh: Eka L. Prasetya Pemimpin Redaksi PajakOnline Dalam selebrasi tasyakuran Hari Ulang Tahun Ke-20 media PajakOnline (2006-2026) pada Rabu 15 Juli 2026 di Swiss-Belhotel, Jakarta Selatan Buku Abdul Koni: Uang Pajak Harus Berkah resmi diluncurkan. Saya menulis buku tersebut seba
Dr. Dirgantara Wicaksono: Bangun Ekosistem Perpajakan yang Kuat untuk Indonesia Maju dan Sejahtera
8 Agu 2026, 05.50 WIB
Jakarta, PajakOnline - Reformasi administrasi perpajakan tidak hanya berfokus pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga membangun sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berorientasi pada pelayanan berkualitas. Hal tersebut disampaikan Assoc. Prof. Dr. Dirgantara Wicak
DJP Terbitkan SE-8/PJ/2026, Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Berbasis Analisis Risiko
8 Agu 2026, 05.40 WIB
Jakarta, PajakOnline – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-8/PJ/2026 sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan ini menegaskan bahwa pengawasan dilakukan melalui pendekatan berbasis analisis risiko ( risk-based compliance
DJP Lakukan Pengecekan Silang Merchant yang Klaim Omzet di Bawah Rp500 Juta
8 Agu 2026, 05.35 WIB
Jakarta, PajakOnline — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan akan melakukan pengecekan silang terhadap merchant marketplace yang mengklaim memiliki omzet di bawah Rp500 juta per tahun guna memastikan kepatuhan perpajakan berjalan sesuai ketentuan. Kebijakan tersebut menjadi
Pemerintah Terapkan Pemungutan PPh Pasal 22 Melalui Marketplace, UMKM Kecil Tetap Dilindungi
7 Agu 2026, 06.15 WIB
Jakarta, PajakOnline - Pemerintah mulai menerapkan mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui platform perdagangan elektronik (marketplace) sebagai bagian dari upaya memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan perpajakan di sektor ekonomi digital. Melalui
DJP Tunjuk Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli Pungut Pajak Marketplace Mulai 1 Agustus 2026
7 Agu 2026, 05.25 WIB
Jakarta, PajakOnline - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menunjuk empat perusahaan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yakni Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli untuk menjadi pemungut pajak penghasilan (PPh) pasal 22 bagi pedagang yang beraktivitas di marketplace. D
Kanwil DJP Bali Blokir Rekening dan Sertifikat Elektronik 295 Penunggak Pajak
6 Agu 2026, 05.15 WIB
Denpasar , PajakOnline – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali melaksanakan tindakan penagihan aktif berupa pemblokiran rekening dan penonaktifan sertifikat elektronik terhadap 295 wajib pajak penunggak pajak dengan total tunggakan mencapai Rp76,2 miliar pada
Implementasi Pajak Minimum Global Terus Berjalan, DJP Atur Tata Cara Pelaporan Wajib Pajak GloBE
6 Agu 2026, 05.15 WIB
Jakarta, PajakOnline – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melanjutkan implementasi Pajak Minimum Global (Global Anti-Base Erosion Rules/GloBE) dengan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2026. Aturan yang mulai berlaku pada 4 Mei 2026 tersebut mengatur
Layanan Publik Penunggak Pajak Bisa Diblokir
6 Agu 2026, 05.10 WIB
PajakOnline –Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat membatasi hingga memblokir akses layanan publik penunggak pajak. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2025 yang ditetapkan pada 31 Desember 2025. Beleid ini menjadi dasar hukum bagi DJP u
DJP Siapkan Cooperative Compliance untuk Reformasi Kepatuhan Pajak
6 Agu 2026, 05.05 WIB
Jakarta, PajakOnline - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah mempercepat implementasi mekanisme Cooperative Compliance sebagai bagian dari transformasi besar sistem perpajakan Indonesia menuju era kepatuhan yang lebih kolaboratif dan berbasis risiko. Kebijak
Tarif Pajak UMKM 0,5% Tetap Berlaku bagi Wajib Pajak Tertentu
6 Agu 2026, 05.00 WIB
Jakarta, PajakOnline - Pemerintah menyatakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5% tetap berlaku dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Ketentuan baru ini bukan menaikkan tarif pajak UMKM, melainkan memperjelas kelompok wajib pajak yang masih berhak
