PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih menyusun ketentuan rinci terkait pengenaan bea meterai Rp10.000 untuk transaksi saham.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor menjelaskan, ketentuan pengenaan bea tersebut tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10/2020 tentang Bea Meterai. Pengenaan bea meterai dalam transaksi saham pun mengacu ke aturan itu.
Menurut Neil, UU 10/2020 menjabarkan bahwa objek bea meterai adalah konfirmasi transaksi (trade confirmaton) dan penerbit dokumen adalah pemungut bea meterai adalah penerbit dokumen.
Saat ini, DJP masih menyusun ketentuan terkait pemungut bea meterai dalam konteks transaksi saham.
"Direktorat Jenderal Pajak saat ini tengah menyusun aturan penegasan mengenai siapa saja pemungut bea meterai tersebut," kata Neil, Senin (21/2/2022).
Sementara itu, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Laksono Widodo mengatakan, hingga saat ini belum terdapat penerapan bea meterai karena perlu adanya ketentuan teknis terkait.
"Ketentuan bea meterai telah berlaku sejak Januari 2021, dan meterai elektronik sudah tersedia sejak Oktober 2021 untuk pemenuhan bea materai atas dokumen elektronik seperti trade confirmation atas transaksi bursa, sedangkan pada Maret 2022 adalah penunjukan anggota bursa sebagai wajib pungut bea meterai," kata Laksono.
Laksono menambahkan bahwa trade confirmation tetap terutang bea meterai meskipun tidak dipungut oleh anggota bursa. Nasabah pun tetap terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, terkait dengan sistem anggota bursa, DJP dan regulator telah menyelenggarakan serangkaian sosialisasi dan lokakarya (workshop) sejak awal 2021. Laksono mengatakan langkah itu agar anggota bursa memahami ketentuan dan mempersiapkan sistem jika mendapat penunjukkan sebagai pemungut bea meterai dan/atau ingin memfasilitasi pemenuhan materai bagi nasabah.
"Kebutuhan pengembangan dan infrastruktur dari anggota bursa berbeda beda, bergantung pada jumlah nasabah aktif masing masing setiap hari. DJP juga telah mempermudah proses pemungutan jika sistem belum siap, dengan dikeluarkannya Peraturan Dirjen yang mengatur bahwa pemungutan dapat dilakukan secara manual," katanya.
